Sejarah Lahirnya Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses panjang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa sendiri.

Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup kenegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan, yaitu sejarah lahirnya Pancasila?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

 

1.3.1     Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar para pembaca dapat lebih mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila.

1.3.2     Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar para pembaca memahami mengenai sejarah lahirnya Pancasila.

 

BAB II

PEMBAHASAN

     

2.1 Pengertian Pancasila

Istilah “Pancasila” telah dikenal di Indonesia sejak zaman majapahit abad XIV, yaitu terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Tetapi baru dikenal oleh bangsa Indonesia sejak tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

2.1.1     Pengertian Pancasila Dari Segi Etimologi (Menurut Lughatiya)

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa Brahmana India) yang artinya:

  1. Panca = Lima 
  2. Sila / syila = batu sendi, ulas atau dasar 

Pancasila adalah lima batu sendi atau panca = lima sila / syila = tingkah laku yang baik. Jadi, pancasila adalah lima tingkah laku yang baik.

2.1.2     Pengertian Pancasila Dari segi Terminologi

Istilah “Pancasila” di dalam “Falsafah Negara Indonesia” mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara RI, yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Moh. Yamin pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat bangsa Indonesia sedang menggali apa yang akan dijadikan dasar negara yang akan didirikan pada waktu itu.

 

2.2 Terbentuknya BPUPKI

Pada tanggal 7 Desember 1942 meletus Perang Pasifik, yaitu dengan dibomnya Perl Harbour oleh Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu (Amerika, Inggris, dan Belanda) di daerah Pasifik.

Pada tanggal 9 Maret 1945, Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Ketika itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia setelah lama dijajah oleh Belanda, yaitu kemerdrekaan. Untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi Perang Pasifik. Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di Indonesia adalah untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Hal itu dilakukan antara lain diperbolehkannya rakyat Indonesia mengibarkan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akhirnya rakyat Indonesia mau membantu Jepang dengan tujuan agar bisa terlepas dari cengkraman Belanda. Tetapi kenyataan Jepang juga menjajah Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Perang Pasifik menuju tanda-tanda akan berakhir. Kekalahan bertubi-tubi dialami oleh tentara Jepang diawali dengan jatuhnya pulau Saipan ke tangan Sekutu pada tahun 1944. Kekalahan selanjutnya adalah :

  1. Kekalahan Jepang atas Sekutu di Papua Nugini, kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall.
  2. Hancurnya seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik.
  3. Serangan udara atas kota Ambon, Makasar, Manado dan Surabaya.
  4. Pendaratan tentara Sekutu di Tarakan dan Balikpapan yang merupakan daerah penghasil minyak.

Menghadapi situasi kritis tersebut pemerintah Jepang berusaha mempertahankan pengaruhnya agar tetap mendapat simpati bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang Parlemen Jepang Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) kelak dikemudian hari diperkenankan merdeka.

Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada, pengusaha pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI).

Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka.

Pengangkatan pengurus diumumkan pada tanggal 29 April 1945 dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua (kaico). Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI bertempat di gedung Cuo Sangi In, jalan Pejambon (sekarang gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta) pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr.A.G Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa itu membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang 1 BPUPKI. Topik pembicaraannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Terdapat tiga pembicara yang mengemukakan dasar negara dalam sidang tersebut yaitu Mr. Muh Yami, Prof. Dr. Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Terdapat tiga usulan mengenai dasar negara yakni :

  1. Mr. Muh Yamin (29 Mei 1945)

Ada lima dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muh Yamin baik secara lisan maupun tertulis. Dalam usulan secara lisan, beliau mengemukakan lima dasar negara sebagai berikut :

  1. Perikebangsaan
  2. Perikemanusiaan
  3. Periketuhanan
  4. Perikerakyatan
  5. Kesejahteraan rakyat

Adapun usulan secara tertulis Mr. Muh Yamin adalah sebagai berikut :

  1. Tuhan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikat dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

  1. Mr. Supomo (31 Me1 1945)

Mr. Supomo mengemukakan lima dasar negara yang berisi :

  1. Paham negara persatuan
  2. Perhubungan negara dan agama
  3. Sistem dan permusyawaratan
  4. Sosialisme negara
  5. Hubungan antar bangsa

 

  1. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan yang dipaparkan oleh Ir. Soekarno yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pada kesempatan itu pula Ir. Soekarno menyebutkan kelima dasar itu dengan sebutan Pancasila, selama masa sidang pertama, tidak ada perumusan atau kesimpulan setelah masa persidangan pertama diadakanlah “reses” selama satu bulan lebih. Namun, sebelum memasuki masa reses tersebut, BPUPKI telah membentuk panitia kecil tersebut terdiri atas :

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Muh. Hatta
  3. K.H. Wachid Hasyim
  4. Mr. A. A Maramis
  5. Abdul Kahar Muzakar
  6. Abikoesno Tjokrosoejoso
  7. H. Agus Salim
  8. Mr. Achmad Soebardjo
  9. Mr. Muh Yamin

Dikarenakan jumlah panitia kecil ini hanya berjumlah 9 orang maka disebut dengan Panitia Sembilan. Panitian Sembilan tersebut bertugas menampung saran-saran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi para anggota yang diminta oleh ketua untuk diserahkan melalui sekretariat.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sidang itu menghasilkan suatu piagam yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta tersebut rumusan dasar negara. Adapun isi dari Piagam Jakarta adalah :

  1. Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. persatuan Indonesia.
  4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Sidang ini mempuanyai tujuan untuk mendengarkan hasil kerja Panitia Sembilan dan perumusan Undang-Undang Dasar. Pada persidangan kedua tersebut BPUPKI menghasilkan tiga keputusan sebagai berikut.

  1. Pernyataan Indonesia merdeka. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun mengambil tiga alinea Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali, terutama diantara alinea pertama dan kedua.
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Konsep pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea ke empat Piagam Jakarta.
  3. Undang-Undang Dasar (terutama batang tubug UUD).

 

 

2.3 Terbentuknya PPKI      

Setelah BPUPKI resmi dibubarkan, tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah panitia kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia persiapan kemerdekaan ini beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

Ketua                   : Ir. Soekarno

Wakil ketua         : Drs. Moh Hatta

Anggotanya terdiri atas :

  1. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
  2. Ki Bagus Radjiman Hadi Kusumo
  3. Otto Iskandardinata
  4. Pangeran Purubajo
  5. Pangeran Surjohamidjojo
  6. Soehardjo Kartohamidjojo
  7. Prof. Mr. Soepomo
  8. Abdul Kadir
  9. Drs. Yap Tjaw Bing

10. Dr. Moh Amir

11. Mr. Abdul Abbas

12. Dr. Samratulangi

13. Andi Pangerang

14. Mr. Latuharhary

15. Mr. Pudja

16. A.H. Hamidan

17. R.P. Soeroso

18. Abdul Wachid Hasyim

19. Mr. Muhammad Hasan

Panitia persiapan kemerdekaan ini penting sekali fungsinya. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dilakukan penyepurnaan penyempuarnaan. Badan yang semula merupakan buatan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan mempunyai sifat sebagai “badan nasioanal” Indonesia.

PPKI pada awalnya bertugas memeriksa hasil kerja, tetapi menurut sejarah kemudian memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat vital, yaitu :

  1. mewakili bangsa Indonesia
  2. sebagai pembentuk negara (yang menyusun negara Republik Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945).
  3. menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang untuk meletakan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental).

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu, dengan dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Oleh karenanya pada saat itu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan (vacum of power). Situasi tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Pemimpin bangsa, terutama kaum muda segera menyiapkan situasi tersebut untuk mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari cengkraman penjajah selama beratus-ratus tahun.

Dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka lahirlah sebuah negara baru, yaitu negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang.

Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan beberapa hal, yaitu :

  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
  2. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (rumusan yang sah dan benar yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945).
  3. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama dan Drs. Muh Hatta sebagai wakil presidennya.
  4. Untuk sementara waktu tugas presiden dan wakil presiden dibantu oleh komite nasional pusat (KNIP).

Sebelumnya terdapat perbedaan tentang bunyi sila pertama pada dasar negara Indonesia yang tercantum pada Piagam Jakarta yang berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Pernyataan tersebut membuat masyarakat Indonesia bagian timur yang khususnya bukan pemeluk agama Islam merasa keberatan dengan pernyataan tersebut. Kemudian masalah tersebut dimusyawarakan oleh Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam, seperti K.H Wachid Hasyim, Tengku Muhammad Hasan, Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian mereka menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”/

Rumusan Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keselururuhan sistem berfikir materi Undang-Undang dasar adalah sebagai berikut :

  1. Alinea pertama menegasakan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi dan segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  2. Alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pint gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
  3. Alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual pada segenap bangsa untuk memperjuangkan kewujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
  4. Alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wada negara kesatuan Indonesia. Dalam alinea keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.

Jelas bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai konstitusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses panjang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa sendiri.

Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup kenegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda.

Istilah “Pancasila” di dalam “Falsafah Negara Indonesia” mempunyai pengertian sebagai nama dari 5 dasar negara RI.

Melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

 

 

 

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s